Top Redaksi – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengikuti rapat evaluasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penanganan kenaikan harga komoditas aneka cabai. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Meeting VIP Bupati ini dihadiri oleh Asisten III Valentino Leiwakabessy selaku perwakilan Bupati, dengan didampingi Asisten I John Anwar Kabalmay, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Nyoter Koenoe, perwakilan Inspektorat, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Halmahera Utara.
Dalam evaluasi nasional tersebut, tercatat sebanyak 292 daerah di Indonesia mengalami kenaikan harga cabai, di mana Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-106. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bergerak cepat menyusun strategi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di tingkat masyarakat.
Merujuk pada arahan pusat, langkah utama yang ditekankan adalah penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) bersama Champion Cabai melalui skema Business to Business (B2B). Langkah ini didukung penuh oleh program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Bank Indonesia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halmahera Utara Nyoter Koenoe mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah memfinalisasi kerja sama pasokan dengan tiga daerah produsen utama, yaitu Kabupaten Malang (dalam proses finalisasi administrasi dan surat resmi), Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sleman.
“Komunikasi dengan para champion cabai di daerah asal serta kesiapan agen (offtaker) di Halmahera Utara dipastikan telah berjalan lancar berkat dukungan dari Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara,” ujar Nyoter.
Menurutnya mengingat cabai merupakan komoditas yang cepat rusak, pengiriman dari daerah pemasok direncanakan menggunakan transportasi udara (kargo). Guna melancarkan proses ini dan mendapatkan dukungan fasilitasi biaya transportasi, Pemkab Halut sedang merampungkan sejumlah dokumen teknis, meliputi Surat permohonan bantuan resmi yang memuat kesiapan offtaker dan champion, Kelengkapan administrasi komponen biaya distribusi dari titik asal hingga tujuan, kepastian volume (kuantitas) pasokan cabai yang memadai, jadwal pengiriman yang pasti untuk mengantisipasi dinamika perubahan harga dan mekanisme pengawasan harga jual di pasar domestik Halmahera Utara.
Kadisperindag menjelaskan bahwa langkah cepat di hulu tersebut dipicu oleh lonjakan harga cabai rawit di Halmahera Utara yang saat ini menembus Rp160.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya di kisaran Rp150.000 per kilogram. Angka ini dinilai masih berada jauh di atas harga acuan yang ditetapkan.
“Sebagai langkah intervensi jangka pendek untuk membantu masyarakat, Pemkab Halut bersama TPID berkomitmen untuk segera menggelar dua aksi nyata di lapangan yaitu Operasi Pasar gunanya ntuk mengintervensi pedagang dan mendorong penurunan harga secara langsung dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Khusus komoditas cabai, agar masyarakat bisa langsung mengakses komoditas ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau, ungkap Nyoter Kadis Perindag.
Nyoter menambahkan melalui sinergi lintas sektor antara Pemkab Halut, TPID, Bapanas, dan Bank Indonesia, diharapkan pasokan pasokan cabai segar dapat segera masuk ke wilayah Halmahera Utara dalam waktu dekat demi menekan laju inflasi daerah.(2202).
