Top Halut – Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, secara terbuka menjelaskan kondisi keuangan daerah serta skema pembayaran tunggakan tunjangan dan hak-hak pegawai yang belakangan ini menjadi wacana publik dan viral di berbagai media.
Berikut penjelasan Bupati menjawab atas banyaknya pertanyaan masyarakat maupun pegawai, terkait belum lunasnya pembayaran THR dan gaji ke-13 di lingkungan Pemkab Halut.
Dari mana Sumber Dana, dan Apa Skema Pembayaran ?
Bupati menjelaskan bahwa dana yang baru saja diterima daerah berasal dari kurang bayar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024–2025.
Secara rinci, Halmahera Utara mendapat kurang bayar sebesar Rp110 miliar, namun ada pos lebih bayar sekitar Rp50 miliar, sehingga bersih yang diterima sekitar Rp60 miliar. Selain itu, ada tambahan dana hak kurang bayar yang dialokasikan ke Halut sebesar Rp11 miliar lebih, yang menjadi sumber utama pembayaran THR.
Bupati mengatakan, total kewajiban THR secara kseluruhnya mencapai Rp22 miliar. Untuk pembayaran THR pegawai dari jumlah total kewajiban tersebut, sebagian sudah dibayar, sementara dinas Pendidikan dan Kesehatan nanti menyusul.
“THR bukan berarti tidak dibayar. Yang beragama Muslim sudah kita lunasi di seluruh OPD dan Kecamatan. Yang belum selesai adalah di Dinas Pendidikan, baik Muslim maupun Kristen, namun itu akan dibayarkan” jelas Bupati di ruang kerja Kantor Bupati Halut 14 Agustus 2026.
Kata Bupati, dengan dana sekitar Rp11 miliar yang baru masuk, ditambah alokasi lain, rencananya minggu depan akan mulai dilunasi seperti di Dinas Pendidikan, sekitar Rp10 miliar lebih, dan di Dinas Kesehatan, sekitar Rp3 miliar lebih, diupayakan lunas semua. Menyusul kemudian untuk Kecamatan-kecamatan.
Sementara di OPD lainnya yang beragama Kristen akan dilunasi namun menunggu alokasi dana berikutnya.
Satu hal yang disorot adalah nasib P3K, apakah dengan kondisi keuangan seperti ini, akan tetap berjalan, tidak di rumahkan ??
“Kita memilih P3K tidak dirumahkan, tetap jalan terus.” tegas Bupati walaupun pemerintah pusat tidak lagi menyediakan dana khusus untuk P3K.
Apalagi Biaya P3K dalam satu tahun mencapai Rp56 miliar, yang harus diambil dari sisa DAU. Tapi Pemda memilih untuk tetap mempertahankan pembayaran P3K, meskipun berarti harus menunda pembayaran tunjangan lain.
“Kalau saya bayar semuanya sekaligus, berarti saya korbankan P3K. Saya memilih P3K tetap berjalan, dan THR tetap dibayar, hanya tertunda, bukan tidak dibayar,” tegas Bupati.
Menyentil mengenai Gaji ke-13, Bupati mengatakan, terkait Gaji ke-13, hingga saat ini belum ada perintah pencairan karena kondisi keuangan daerah masih menyesuaikan dengan transfer dana dari pusat.
“Kita berharap dalam jangka waktu tidak terlalu lama, Gaji ke-13 juga bisa kita lunasi,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan, Bupati menegaskan bahwa gaji pokok dan Tunjangan Kinerja (TPP) pegawai sampai saat ini tetap dibayar lancar. Walaupun di tengah tekanan keuangan yang juga dialami daerah lain.
“Kondisi ini bukan cuma kita yang alami. Daerah lain pun mengalami. Kita hanya butuh waktu, karena transfer dari pusat ke daerah masih berproses. Bukan kita tidak mau bayar, tapi memang belum ada dananya,” ungkap Bupati, meminta agar tidak dibangun opini yang memperkeruh suasana.
Selebihnya kepada semua pegawai, Bupati berharap untuk bersabar karena semua hak-hal akan dibayar, hanya waktunya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Mari kita bersama-sama bersabar dan terus bekerja demi kemajuan Halmahera Utara,” tutup Bupati. (2202).
