Top Halut – Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, menghadiri undangan penting dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam acara Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
Acara yang berlangsung di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo BRIN, Jakarta Pusat,Senin 14 September 2026 dipimpin langsung oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, H. Agus Harimurti Yudhoyono.
Kehadiran orang nomor satu di Halmahera Utara ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang dan penanganan permukiman di daerah dengan regulasi terintegrasi yang baru saja diteken pemerintah pusat.
Langkah ini krusial guna memastikan program pengentasan kawasan kumuh di Kabupaten Halmahera Utara berjalan efektif, tepat sasaran, dan didukung oleh sistem pemantauan yang transparan.
Dalam arahannya, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa persoalan pemukiman kumuh di Indonesi yang mencakup sekitar 7.000 kawasan tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial atau sendiri-sendiri oleh tiap sektor.
Penanganan ke depan wajib mengintegrasikan perbaikan fisik rumah dengan penyediaan akses air minum, sanitasi yang layak, drainase, hingga tata kelola persampahan.
“Kita mengombinasikan kebijakan pembangunan rumah dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Manifestasinya adalah menghadirkan penataan dan revitalisasi kawasan kumuh secara terpadu melibatkan pusat dan daerah,” ujar AHY di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir.
Dalam Diskusi Panel Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan beberapa poin penting terkait arah kebijakan kementeriannya yang pertama yaitu Pendekatan Holistik. Penataan tidak hanya mencakup perbaikan rumah, tetapi juga integrasi sanitasi, lingkungan, tata kelola sampah, hingga penguatan ekonomi warga.
Kedua Kolaborasi Lintas Sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta harus bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ketiga Skema Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) yaitu pembiayaan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga membuka peluang tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).
Maruarar Sirait menjelaskan tentang point keempat yaitu Program Pendukung.Pemerintah menjalankan berbagai program seperti penyediaan hunian tapak maupun vertikal bersubsidi, Program Bedah Rumah bagi rumah tidak layak huni, serta revitalisasi kawasan percontohan (seperti di Menteng Tenggulun dan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Forum ini juga meluncurkan dashboard pemantauan kawasan permukiman kumuh secara presisi. Berdasarkan aturan terbaru, pengelolaan wilayah kumuh dibagi berdasarkan luasnya yaitu di atas 15 hektare menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.Luas 10–15 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.Di bawah 10 hektare diserahkan penuh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Bagi Kabupaten Halmahera Utara, klasifikasi dan kehadiran platform digital ini menjadi acuan penting bagi dinas terkait untuk mendeteksi, menganggarkan, serta mengeksekusi pembenahan kawasan kumuh kategori ringan hingga sedang yang menjadi domain kabupaten secara lebih akurat.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berkomitmen penuh untuk mengadopsi indikator platform Kataku ASRI (Kampung Tanpa Kumuh Aman, Sehat, Resik, dan Indah).Guna mendorong partisipasi aktif masyarakat. Langkah lanjutan pasca-forum ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas hunian masyarakat lokal agar tidak sekadar memiliki rumah yang layak, tetapi juga hidup di lingkungan yang sehat, aman, dan tertata rapi tanpa kehilangan kearifan lokal daerah.(2202
