Top Redaksi— Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) secara resmi melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026.
Agenda strategis ini berlangsung di ruang meeting Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara Desa Gamsungi Tobelo. Rabu (28/10/2026).
Mewakili Bupati Halmahera Utara, Sekretaris Daerah (Sekda) E. J. Papilaya membuka langsung kegiatan tersebut. Acara ini turut dihadiri oleh Asisten II Bidang Administrasi Umum Setda Halut Wenas Rompis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halut Yudhiahart Noya, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, serta LSM lingkungan.
Dalam pidatonya, Sekda E. J. Papilaya mengingatkan bahwa pesatnya kemajuan daerah wajib diimbangi dengan komitmen menjaga ekologi. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat lokal harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung alam sekitar.
Menurut Papilaya, SLHD tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif tahunan semata. Dokumen ini merupakan instrumen krusial yang merefleksikan kondisi riil lingkungan, mulai dari kualitas air, udara, hutan, pesisir, tata kelola sampah, hingga kesiapan daerah menghadapi bencana dan perubahan iklim.
Sebagai landasan hukum, penyusunan dokumen ini mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta PP No. 22 Tahun 2021. Ia pun berpesan agar tim penyusun bekerja secara terpadu demi menghadirkan warisan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.
Penghargaan seperti Nirwasita Tantra bukanlah target utama, melainkan sebuah indikator bahwa kebijakan yang diambil berbasis data dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Di sisi lain, Kepala DLH Halut, Yudhiahart Noya, meminta seluruh pihak menghindari ego sektoral maupun pola kerja individual (one-man show). Ia mengimbau seluruh instansi aktif menyuplai data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui kolaborasi lintas sektor.
Yudhiahart berharap forum ini dimanfaatkan secara optimal untuk membedah berbagai problem lingkungan di lapangan, termasuk urusan limbah, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pantai, hingga efek dari sektor pertambangan dan industri.
Usai sesi pembukaan, acara diteruskan dengan ruang diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan OPD, lembaga vertikal, dan pihak akademisi. Melalui sumbang saran tersebut, Pemkab Halut menargetkan lahirnya dokumen SLHD 2026 yang komprehensif serta akurat guna memandu arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.(2202).
