Top Redaksi — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Pemkab Halut) meminta seluruh jajaran pemerintah desa untuk segera mempercepat proses pemutakhiran dan penginputan data warga penerima manfaat ke dalam sistem digital.
Langkah ini diambil sebagai persiapan peralihan total penyaluran bantuan sosial (bansos) ke sistem digital mulai tahun 2027, di mana metode manual tidak akan digunakan lagi.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Halut, Andarias Panimba, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi Tobelo. Kamis (05/11/2026).
Andarias mengimbau warga yang berhak mendapatkan bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program perlindungan sosial lainnya, untuk memastikan data kependudukan mereka sudah tercatat dengan benar dalam sistem digital.
Untuk proses validasi ini, masyarakat diminta menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi elemen krusial dalam tahap verifikasi dan pembaruan data tersebut.
Melalui sistem digital ini, verifikasi data akan terintegrasi langsung dengan berbagai instansi terkait. Sistem ini dirancang untuk menilai kondisi sosial-ekonomi warga secara riil, termasuk kepemilikan aset dan administrasi pendukung lainnya.
Jika nantinya ada masyarakat yang merasa hasil verifikasi digital tidak sesuai dengan realitas di lapangan, pemerintah menyediakan fasilitas sanggah agar warga dapat mengajukan keberatan dan memperbaiki data mereka.
Lebih lanjut, Andarias menggarisbawahi bahwa keberhasilan transisi ini membutuhkan kerja sama dari semua lini, mulai dari aparatur desa, kecamatan, hingga perangkat daerah terkait untuk aktif mengedukasi dan mendampingi warga saat penginputan data.
“Kami meminta para kepala desa memaksimalkan peran perangkatnya hingga ke level RT dan RW. Mereka adalah ujung tombak yang paling memahami kondisi nyata warga di lingkungannya,” jelas Andarias.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Halut mendorong setiap desa memiliki operator aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) resmi yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Tugas mereka adalah mengawal jalannya input dan pemutakhiran data warga setempat.
Keberadaan operator desa ini dinilai sangat vital mengingat Halmahera Utara memiliki 196 desa. Dengan adanya petugas khusus di tiap desa, mobilitas pendataan diharapkan menjadi lebih gesit dan akurat.
Pihak Dinas Sosial menetapkan batas akhir pemutakhiran data ini hingga 31 Desember 2026. Warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat namun belum menginput datanya ke sistem hingga tenggat tersebut, terancam tidak bisa menerima bansos pada tahun 2027.
Oleh karena itu, Andarias menginstruksikan para camat untuk mengawasi jalannya proses ini di wilayah masing-masing, serta meminta kepala desa menggerakkan seluruh instrumen RT/RW untuk membantu warga.
“Komitmen pemerintah adalah hadir membantu masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi data ke sistem digital harus digeber dari sekarang agar hak-hak warga yang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial tetap terjaga,” tutup Andarias. (2202).