TOP REDAKSI – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berkomitmen penuh untuk memfasilitasi integrasi data anak yatim dan yatim piatu di wilayahnya. Langkah strategis ini ditempuh lewat kolaborasi antara Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) demi memastikan kepastian hukum administrasi dan pemenuhan hak jaminan sosial bagi anak-anak tersebut.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Halmahera Utara, Jhon Anwar Kabalmay, dalam agenda penyaluran santunan yang dipelopori oleh Yayasan Al-Qohhar Halut di Kecamatan Tobelo pada Sabtu (7/11/2026). Pada aksi perdana ini, sebanyak 70 anak mendapatkan manfaat, dengan rincian 50 anak yatim dan 20 anak yatim piatu.
Jhon menyampaikan apresiasi yang tinggi atas gerakan kepedulian sosial yang diinisiasi oleh Yayasan Al-Qohhar. Ia menekankan bahwa tugas pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian.
“Pemerintah daerah tidak akan mampu memikul kewajiban ini tanpa dukungan pihak lain. Oleh sebab itu, kami sangat menyambut baik sinergi dan aksi nyata yang ditunjukkan oleh pengurus yayasan,” ungkap Jhon.
Lebih lanjut, Jhon menginginkan agar kemitraan antara elemen pemerintah, lembaga sosial, dan warga dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, proteksi bagi anak-anak yang kehilangan orang tua harus berjalan secara konsisten dan jangka panjang. Sebagai bentuk dukungan operasional, Pemkab siap menjamin akurasi basis data para penerima bantuan.
“Mengenai data anak-anak yang telah dihimpun, kami berkomitmen membantu pengelolaannya melalui koordinasi intensif bersama Dinas Sosial dan Dukcapil,” jelasnya.
Di sisi lain, Jhon juga mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya dokumen akta kematian orang tua. Ia menyayangkan kecenderungan warga yang hanya tertib mengurus akta kelahiran demi kebutuhan sekolah anak, namun kerap melupakan pengurusan akta kematian anggota keluarga yang telah tiada.
John menegaskan bahwa akta kematian adalah dokumen hukum yang krusial untuk memperjelas status legalitas sang anak.
“Akta kematian itu sangat penting, bukan cuma urusan administratif belaka. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum konkrit yang menerangkan bahwa seorang anak secara sah berstatus sebagai yatim atau piatu,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Yayasan Al-Qohhar Halut, M. Iram Galela, memaparkan bahwa program kerja lembaga yang dipimpinnya tidak hanya berfokus pada pemberian donasi uang tunai. Yayasan menyusun program proteksi menyeluruh yang mencakup aspek pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, hak anak, hingga advokasi hukum.
Sebagai langkah antisipasi terhadap risiko perundungan maupun tindakan kriminal yang menyasar anak asuh mereka, Yayasan Al-Qohhar telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama kepolisian, mulai dari level Mabes Polri hingga Polsek jajaran.
“Apabila anak-anak binaan Al-Qohhar mengalami perlakuan salah atau dikriminalisasi oleh pihak manapun, lembaga kami siap mengawal dan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum,” cetus Iram.
Pada sektor edukasi, yayasan bergerak aktif memfasilitasi anak-anak yang terputus sekolah karena faktor finansial agar dapat kembali belajar dengan membangun komunikasi bersama pihak sekolah terkait. Di sektor medis, Al-Qohhar siap mendampingi proses pengobatan anak asuh hingga ke rumah sakit umum daerah maupun pusat.
Seluruh gerakan kemanusiaan ini berjalan di bawah supervisi langsung pendiri Yayasan Al-Qohhar Halut, Haji Romo Robert Nitiyudo Wachjo. Ia menaruh perhatian besar pada peningkatan taraf hidup anak yatim serta kaum lansia, khususnya yang berdomisili di kawasan lingkar tambang.
Sebagai pelengkap aspek legalitas internal serta akses terhadap seluruh fasilitas pendampingan dari yayasan, ke-70 anak yang hadir dalam acara tersebut juga resmi menerima kartu identitas (ID Card) khusus.(2202)
