Top Redaksi – Pemkab Halut) resmi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan dan Strategi Pelaksanaan Digitalisasi Bantuan Sosial Melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Fredy Tjandua Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara. Kamis 22 Oktober 2026, sebagai langkah awal menghadapi transformasi penuh sistem bantuan sosial (bansos) pada tahun 2027 mendatang.
Langkah strategis lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan bansos. Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, instansi vertikal, pimpinan OPD, para Camat, unsur pendamping lapangan, Koordinator PKH, serta para operator sistem.
Mewakili Bupati Halmahera Utara, Asisten II Bidang Administrasi Umum Setda, Wenas Rompis, menegaskan bahwa tata kelola bantuan sosial mulai tahun 2027 tidak akan lagi menggunakan pola konvensional. Pemerintah daerah mewajibkan pendaftaran dan pemutakhiran data berbasis digital secara ketat.
“Mulai tahun 2027, seluruh sistem penyaluran bansos bertransformasi ke arah digitalisasi. Masyarakat penerima manfaat yang berhak wajib terdaftar di dalam sistem digital tersebut. Jika tidak terdaftar, maka secara otomatis tidak dapat mengakses bantuan,” ujar Wenas.
Ia meminta seluruh ASN, pendamping sosial, pemerintah desa, hingga pengurus RT/RW untuk bersinergi mengawal dan menyosialisasikan kebijakan baru ini kepada masyarakat luas.
Selain itu, Wenas juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang konsisten memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Halut, seperti pengemudi bentor, sopir angkutan, hingga perangkat desa.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, Andarias Panimba, menjelaskan bahwa pemutakhiran data bansos kini wajib merujuk pada Data Tunggal Statistik Ekonomi Nasional (DTSN). Aturan ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025.
Berdasarkan arsitektur digital yang baru, kelayakan penerima bantuan akan dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kriteria desil 1 hingga desil 5. Sistem ini terintegrasi langsung dengan minimal 8 instansi terkait guna menyinkronkan data kependudukan, aset pertanahan, kepemilikan kendaraan, hingga data statistik.
“Langkah ini menutup celah ketidaktepatan sasaran sehingga bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak,” tegas Andarias.
Kadia Sosial memastikan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, bansos non-tunai, hingga program rehabilitasi sosial di wilayah Halut akan terus dikawal ketat oleh tim pendamping PKH di bawah Dinas Sosial.
Melalui rakor ini, Pemkab Halut berharap adanya kesamaan persepsi di semua lini pemerintahan hingga mitra TNI-Polri agar pesan digitalisasi ini tersampaikan secara jernih kepada masyarakat.(2202).