Top Redaksi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara, resmi menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemkab Malang, Provinsi Jawa Timur.
Kesepakatan ini berfokus pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mencakup sektor perdagangan, penguatan rantai pasok pangan, fasilitasi pelaku usaha, hingga koordinasi pengendalian inflasi daerah.
Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI) Maluku Utara, Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani dan diumumkan pada Senin (19/10/2026), dengan masa berlaku selama tiga tahun dan opsi perpanjangan melalui evaluasi berkala.
Kerja sama trans-pulau ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kedua wilayah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Berdasarkan dokumen kesepakatan, terdapat enam ruang lingkup utama yang disepakati:
1. Perdagangan antardaerah.
2. Penguatan rantai pasok dan stabilisasi ketersediaan pangan.
3. Fasilitasi kerja sama antarpelaku usaha.
4. Pertukaran data dan informasi komoditas pangan.
5. Koordinasi program pengendalian inflasi daerah.
6. Bidang lain yang disepakati bersama.
Sesuai dengan Pasal 3 Kesepakatan Bersama, pelaksanaan teknis dari keenam poin di atas selanjutnya akan diatur secara lebih terperinci melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antardinas terkait.
Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, yang menghadiri pertemuan secara daring, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah cepat pemerintah daerah dalam mengatasi dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta pasca-El Nino yang mengganggu sektor pertanian lokal. Saat ini, Halmahera Utara masih sangat membutuhkan pasokan sayur-sayuran dan komoditas hortikultura.
“Kami melakukan pendekatan fasilitasi untuk pedagang cabai demi mengatasi kelangkaan. Langkah ini didukung penuh oleh Bank Indonesia dan Bapanas. Distribusi logistik dari Malang ke Tobelo akan dikawal ketat, bahkan menggunakan pesawat untuk memotong rantai distribusi, dilanjutkan feri dan jalur darat sekitar 3,5 jam agar barang cepat sampai ke masyarakat tanpa ada permainan harga,” ujar Piet Hein Babua.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halmahera Utara, Nyoter Koenoe, menambahkan bahwa kolaborasi ini membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk unggulan masing-masing daerah.
Di sisi lain, Bupati Malang, H. M. Sanusi, menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi ini. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk menyuplai kebutuhan pangan Halmahera Utara. Tidak terbatas pada cabai keriting, Pemkab Malang juga menawarkan komoditas unggulan lain seperti telur, alpukat, kentang, dan gula.
Pertemuan berskala besar ini dihadiri oleh jajaran penting dari kedua pemerintah daerah serta perwakilan instansi vertikal dari
Pemkab Malang yaitu Bupati Malang H. M. Sanusi; Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Direktur RSUD Kanjuruhan; Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM; perwakilan Dinas Ketahanan Pangan; Kabag Tata Pemerintahan; Kabag Perekonomian; perwakilan BKAD; serta perwakilan BI Malang.
Dari Pemkab Halmahera Utara: Asisten III Bidang Perekonomian; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nyoter Koenoe; yang mengikuti secara daring dari Malang, Sekretaris Disperindag, Kepala Dinas Pertanian; Kepala Dinas Ketahanan Pangan; perwakilan Inspektorat; Perwakilan Diskominfo, Kabag Pemerintahan; serta unsur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Halmahera Utara.Sedangkan dari Instansi Vertikal: Perwakilan Bapanas dan Deputi BI Maluku Utara.
Melalui sinergi ini, kedua daerah optimistis dapat membangun hubungan dagang yang saling menguntungkan, memperkuat akses pasar produk lokal, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari gejolak inflasi.(2202).
