TOP REDAKSI — Pemerintah terus mendorong masyarakat Kabupaten Halmahera Utara (Halut) memanfaatkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk melakukan pendaftaran maupun pemutakhiran data bantuan sosial. Kehadiran sistem digital ini diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, Andarias Panimba, kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (5/11/2026).
Andarias menjelaskan, melalui Portal Perlinsos, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan diri sebagai calon penerima berbagai program bantuan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako.
Menurutnya, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri oleh masyarakat atau dengan pendampingan Agen Perlinsos.
Untuk pendaftaran mandiri, masyarakat dapat mengakses Portal Perlinsos melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Pengguna terlebih dahulu harus memastikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah aktif, kemudian memilih akses masuk menggunakan IKD, mengikuti tahapan verifikasi, serta melengkapi data sesuai petunjuk dalam sistem.
“Namun, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui pendampingan Agen Perlinsos. Warga cukup menghubungi agen yang tersedia di lingkungan masing-masing dengan menyiapkan dokumen kependudukan, seperti NIK dan Kartu Keluarga,” jelas Andarias.
Ia menambahkan, Agen Perlinsos nantinya membantu proses registrasi melalui portal sesuai mekanisme yang berlaku, sekaligus memastikan data masyarakat telah diajukan. Agen juga dapat membantu warga memeriksa dan memperbaiki data serta mendampingi proses pengajuan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Andarias menegaskan, keberadaan Agen Perlinsos hanya berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat. Agen tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang dinyatakan sebagai penerima bantuan sosial.
Sejumlah pihak dapat berperan sebagai Agen Perlinsos, di antaranya ASN atau pegawai pemerintah daerah, perangkat desa dan kelurahan, pengurus RT/RW, pendamping sosial, operator SIKS-NG, serta masyarakat umum yang bersedia membantu warga sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat yang ingin menjadi agen, pendaftaran dilakukan melalui mekanisme resmi dengan menyiapkan NIK dan IKD yang telah diaktifkan. Calon agen selanjutnya mengisi data diri, memilih kategori agen, mengikuti proses verifikasi, serta menyampaikan pernyataan komitmen sebelum mengirimkan pendaftaran.
Di Kabupaten Halmahera Utara, keberadaan Agen Perlinsos diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial berbasis digital, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Adapun tugas agen meliputi pendampingan registrasi warga, pemeriksaan dan perbaikan data, pendampingan pengajuan sanggahan apabila ditemukan ketidaksesuaian, serta memberikan informasi terkait proses pendaftaran bantuan sosial.
Pemerintah juga menegaskan bahwa keikutsertaan sebagai Agen Perlinsos bersifat sukarela dan tidak dipungut biaya. Agen dilarang menjanjikan kelulusan sebagai penerima bantuan sosial maupun meminta bayaran kepada masyarakat.
Melalui penguatan layanan Perlinsos Digital ini, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan pendaftaran dan pemutakhiran data bantuan sosial. Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan meningkatkan akurasi data penerima manfaat sehingga program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif.
Andarias mengimbau masyarakat Halmahera Utara yang membutuhkan pendampingan agar tidak ragu memanfaatkan keberadaan Agen Perlinsos di lingkungan masing-masing.
Dengan demikian, transformasi digital dalam pelayanan sosial tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya. (2202).
