Top Halut – Di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, menjadi saksi pelaksanaan tugas konstitusional pengelolaan keuangan daerah.
Pada Senin 31 Agustus 2026 pukul 10.50 WIT, digelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa, dan turut hadir secara resmi: Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, bersma Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad, serta unsur pimpinan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, pimpinan OPD, serta pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dalam pidato pembukaan, Ketua DPRD menegaskan posisi strategis dokumen ini. KUA dan PPAS menjadi landasan utama bagi Pemerintah Daerah sebelum merancang Perubahan APBD, berfungsi merancang ulang arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai kebutuhan dan kenyataan daerah.
Mekanisme ini berjalan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan adanya kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif sebelum tahap pembahasan lanjut.
Sementara itu, Bupati dalam sambutannya menguraikan dasar hukum perubahan anggaran: merujuk pada UU No.23 Tahun 2014 Pasal 316, perubahan diperbolehkan jika terjadi perkembangan tak terduga, pergeseran urusan, sisa anggaran tahun lalu, keadaan darurat, atau kondisi luar biasa.
Langkah ini juga merespons perubahan kebijakan pusat, penyesuaian realisasi semester I, serta evaluasi pertanggungjawaban tahun 2025, untuk memastikan prioritas krusial tetap tertampung.
Secara rinci, kerangka fiskal perubahan tahun 2026 menunjukan perbaikan. Total Pendapatan Daerah Diproyeksikan menjadi Rp1.095.420.650.180,18 naik Rp18.254.968.617,18 dari anggaran awal diantaranya,
PAD Rp211,55 Miliar (+Rp14,36 Miliar), Pendapatan Transfer: Rp872,52 Miliar (+Rp2,5 Miliar), Lain‑lain Pendapatan Sah: Rp11,34 Miliar (+Rp1,38 Miliar). Dan Belanja Daerah, Direncanakan sebesar Rp1.085.382.944.267,15, bertambah Rp10,21 Miliar, menghasilkan posisi surplus anggaran sekitar Rp10,03 Miliar.
Dari segi Pembiayaan, Penerimaan pembiayaan Rp8,03 Miliar dan pengeluaran Rp2 Miliar, sehingga target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akhir nihil/terkelola penuh.
Proyeksi ini disusun berbasis realisasi riil, asumsi rasional, serta penyesuaian terhadap dinamika ekonomi dan regulasi dana transfer.
Puncak acara, ditandai dengan penyerahan simbolis berkas Rancangan KUA‑PPAS dari Bupati Halut kepada Ketua DPRD Halut.
Kegiatan berlangsung tertib, berjalan lancar sejak pembukaan hingga pukul 12.00 WIT.
Dokumen ini menjadi landasan sah bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melangkah ke pembahasan rinci.
Memastikan setiap pergeseran dan penambahan anggaran, tetap taat asas, tepat sasaran, serta merespons kebutuhan nyata pembangunan Halmahera Utara. (2202).