Top Redaksi – Langkah maju menuju perdamaian internal Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) Jalan WKO resmi bergulir. Pasca-mediasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Forkopimda Kabupaten Halmahera Utara (Halut), kunci kantor Sinode GMIH WKO akhirnya resmi dikembalikan kepada kepengurusan yang sah untuk periode 2022–2027.
Keputusan penting tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers yang digelar di kantor Sinode GMIH WKO, Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah pada Jumat, 9 Oktober 2026 pukul 11.30 WIT.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Sinode GMIH Jalan WKO Pdt.Anselmus Puasa, M.Th., Pdt. Grace M Rubawange, S.Si.Teol., Pnt. Jolly Pulo, SE, beserta para warga jemaat.
Dalam keterangannya, Ketua Sinode GMIH Jalan WKO, Pdt.Anselmus Puasa, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemda dan Forkopimda Halut atas sikap tegas dalam mengawal proses mediasi.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menghormati kepengurusan yang sah ini. Langkah ini adalah bagian dari perjuangan bersama untuk mewujudkan penyatuan GMIH yang menjadi harapan seluruh jemaat,” ujar Pdt. Ansellmus.
Upaya rekonsiliasi total ini dijadwalkan akan terus berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap Awal telah dilaksanakannya Sidang Sinode Istimewa Bersama (SSIB) dan tahap selanjutnya Sidang Penyatuan Kedua yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2027. Target utamanya adalah menyatukan kembali seluruh warga GMIH tanpa ada pihak yang tertinggal.
Pdt. Anselmus juga meluruskan isu miring yang beredar di masyarakat terkait pemecatan lima orang pengurus, termasuk bendahara. Ia menegaskan bahwa kelima orang tersebut tidak diberhentikan, melainkan dijatuhi sanksi skorsing.
Alasan pemberian sanksi ini meliputi masalah administratif. Ketidakikutsertaan dalam Sidang Sinode Istimewa Bersama (SSIB).Pihak Sinode menegaskan pintu pemulihan status masih terbuka lebar bagi mereka hingga pelaksanaan Sidang Sinode pada 17–20 November 2026. Jika hingga tenggat waktu tersebut kesepakatan tidak tercapai, BPHS GMIH WKO akan melengkapi susunan kepengurusan baru untuk melanjutkan pelayanan hingga tahun 2027.
Terkait pihak-pihak eksternal yang mengatasnamakan GMIH di luar kepengurusan Jalan WKO dan Jalan Kemakmuran, Ketua Sinode mengingatkan kembali poin kedelapan hasil mediasi Pemda. Poin tersebut menegaskan bahwa organisasi yang sah dan diakui adalah organisasi yang telah terdaftar resmi, dan pembentukan kepengurusan baru wajib mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Konferensi pers berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Momen ini menjadi sinyal positif bahwa dialog, mediasi, dan kepala dingin mampu menyelesaikan konflik internal demi mengembalikan kedamaian di tengah jemaat.(2202).
