Top Redaksi – Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, turun langsung ke lapangan untuk meredam aksi pemalangan jalan raya trans-Galela yang dilakukan oleh ratusan warga Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, pada Senin (2/11/2026). Aksi blokade jalan yang sempat melumpuhkan arus lalu lintas sejak pukul 07.15 WIT tersebut akhirnya resmi dibuka pada pukul 15.00 WIT setelah dicapainya kesepakatan lewat dialog persuasif.
Aksi penutupan jalan menggunakan batang pohon, spanduk, dan pembakaran ban bekas di perbatasan Desa Bale dan Desa Samuda ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga. Mereka mengeluhkan lambannya penanganan hukum kasus pengrusakan tanaman di kebun warga, serta menuntut pemindahan proses hukum empat terduga pelaku pembacokan dari Polda Malut ke Polres Halut.
Merespons eskalasi situasi, Bupati Piet Hein Babua didampingi Wakapolres Halmahera Utara Kompol Syaiful Egal tiba di lokasi pada pukul 09.45 WIT untuk menggelar dialog terbuka langsung di jalanan.
“Mari berpikir dengan kepala dingin. Setiap permasalahan ada prosedurnya dan jangan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Jalan raya adalah fasilitas umum yang digunakan oleh semua masyarakat untuk beraktivitas,” ujar Bupati Piet di hadapan massa aksi.
Guna mencari jalan keluar konkret, Bupati bergerak cepat memfasilitasi pertemuan tindak lanjut (hearing) pada pukul 11.20 WIT di Aula Kantor Koramil 1508-02/Galela. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakapolres Halut, Kepala Resort Kehutanan Halut Yusran Huma, Danki Brimob Iptu A. Lamau, jajaran Camat, serta perwakilan Pemerintah Desa (Pemdes) dan BPD dari Desa Samuda dan Desa Igobula.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa akar konflik ini berkaitan erat dengan aktivitas pertanian warga di kawasan Hutan Lindung (HL) KM 19. Menanggapi status lahan tersebut, Bupati menegaskan batasan kewenangan pemerintah daerah terhadap regulasi hutan lindung yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
“Kewenangan Pemda kabupaten terbatas. Terkait hutan lindung ada konsekuensi hukumnya. Pemda Halut melarang aktivitas warga di hutan lindung,” tegas Bupati.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Resort Kehutanan Halut Yusran Huma menjelaskan bahwa undang-undang melarang keras masyarakat memasuki dan menguasai kawasan hutan lindung secara pribadi. Sebagai langkah solutif, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda untuk mengidentifikasi lahan yang sudah telanjur dikelola warga demi memetakan batasan yang jelas.
Pertemuan intensif yang diinisiasi oleh Bupati Halut ini berhasil merumuskan dua poin kesepakatan utama untuk menyelesaikan konflik yaitu penanganan kasus pengrusakan tanaman oleh Orang Tak Dikenal (OTK) sepenuhnya diserahkan dan akan diproses oleh pihak kepolisian sesuai prosedur hukum yang berlaku dan pada Rabu, 4 November 2026 nanti,tim gabungan dari Pemda Kab. Halut, Polres Halut, dan Kepolisian Kehutanan akan turun bersama ke lapangan untuk melaksanakan identifikasi kawasan Hutan Lindung di areal KM 19.
Melalui pendekatan persuasif dan solusi yang ditawarkan Bupati bersama jajaran Forkopimda, warga akhirnya sepakat membuka total blokade jalan trans-Galela. Saat ini, arus lalu lintas yang menghubungkan wilayah Galela telah kembali normal, aman, dan terkendali. Pihak Pemdes dari kedua desa juga diimbau untuk terus mensosialisasikan aturan hukum kepada warga agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang. (2202).