Top Redaksi — Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) resmi melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bantuan keuangan kepada partai politik untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Meeting Fredy Tjandua Kantor Bupati Halmahera Utara Desa Gamsungi Tobelo. Selasa (20/10/2026)
Acara tersebut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Halut Anwar S. Kabalmay mewakili Bupati, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halut Hairudin Dodo, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Politik Glen Lamberto Onthoni, jajaran pimpinan OPD, serta pimpinan dari 12 partai politik penerima bantuan.
Kepala Kesbangpol Halmahera Utara, Hairudin Dodo, menjelaskan bahwa pemberian bantuan keuangan ini berpedoman pada sejumlah regulasi resmi, antara lain: UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2008 tentang Partai Politik. PP No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Permendagri No. 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.
“Pada Tahun Anggaran 2026, besaran nominal bantuan ditetapkan senilai Rp15.000 per suara sah. Secara keseluruhan, total alokasi anggaran yang dikucurkan Pemda Halut mencapai Rp1.597.815.000., ” jelas Kesbangpol.
Mewakili Bupati, Asisten I Setda Halut Anwar S. Kabalmay menegaskan pentingnya dana ini untuk mendukung operasional sekretariat serta pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat. Pemda mendorong agar seluruh pengelolaannya dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan mengatakan, Pemda Halut mendorong persiapan administrasi bantuan untuk tahun berikutnya dimulai sejak bulan Februari agar tahapan penganggaran berjalan lebih matang.
Selain pola pencairan 60% dan 40%, muncul usulan alternatif pembagian tiga tahap (40%, 30%, dan 30%) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
” Kami juga menyoroti adanya sisa bantuan keuangan TA 2024 sebesar 40% yang belum dibayarkan. Parpol diharapkan berkoordinasi intensif dengan DPRD dan Badan Anggaran untuk mencari solusi mekanisme penganggaran yang sesuai,”ungkap Kesbangpol.
Melalui penandatanganan NPHD ini, Pemda Halut berharap sinergi dan komunikasi antara jajaran pemerintah daerah dan partai politik semakin kuat demi kelancaran kegiatan politik yang sehat di Halmahera Utara.
Berikut adalah rincian dana bantuan keuangan yang diterima oleh masing-masing partai politik:
1. Partai Golkar: Rp207.510.000
2. PDI Perjuangan (PDI-P): Rp196.680.000
3. Partai NasDem: Rp177.405.000
4. Partai Demokrat: Rp165.045.000
5. Partai Gerindra: Rp140.385.000
6. Partai Amanat Nasional (PAN): Rp129.540.000
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp112.710.000
8. Partai Gelora: Rp109.020.000
9. Partai Perindo: Rp100.860.000
10. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp89.100.000
11. Partai Hanura: Rp86.235.000
12. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Rp83.325.000. (*)