TR, Halut – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT NICO dan pengepul buah kelapa terkait aksi tuntutan kenaikan harga buah kelapa yang digelar oleh Front Petani Halmahera. Pertemuan kedua tersebut tanpa kehadiran perwakilan Front Petani Halmahera, pada hal Pemda Halut telah menyampaikan untuk hadir pada pertemuan hari pertama pada Senin 3/8/2026.
Pertemuan kedua hari ini,Kamis 6 Agustus 2026,dihadiri oleh Pemda Halmahera Utara diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara, Nyoter Konoe, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, Hairudin Dodo, dan Kabag Tata Pemerintahan Oscar Berto Mene. Selain itu mewakili Kapolres Halmahera Utara oleh Iptu Iwan,Tim Percepatan Pembangunan Daerah serta HRD PT Niko,Rita Susetyo bersama jajarannya dan para pengepul kelapa wilayah Galela.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nyoter Konoe, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Front Petani Halmahera Utara, guna mencari solusi atas permasalahan harga kelapa.
“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dalam pertemuan Ini dan berharap adanya pendataan seluruh pengepul kelapa sebagai basis data arus keluar-masuk komoditas kelapa di Kabupaten Halmahera Utara,” ucapnya.
Nyoter memaparkan bahwa, dalam aksi sebelumnya terdapat empat tuntutan yang disampaikan masyarakat, salah satunya mengenai rantai distribusi dan harga kelapa. Permasalahan yang menjadi perhatian adalah harga pembelian PT Niko kepada pengepul dinilai tetap, namun harga yang diterima petani mengalami penurunan sehingga menimbulkan selisih (margin) yang cukup tinggi.
“Pemerintah daerah dalam kesempatan ini hanya berperan sebagai fasilitator. Penetapan harga komoditas yang dipengaruhi pasar global bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara, para pengepul menyampaikan bahwa harga yang diberikannya kepada petani dengan harga Rp.1.700 sampai Rp. 1.800 itu dikarenakan adanya berbagai biaya operasional yang harus ditanggung. Biaya operasional tersebut diantaranya Biaya transportasi (Viar) Rp.100 ribu hingga Rp.150 ribu, dengan jarak angkut dekat maupun jauh. Upah buruh sebesar Rp.100 ribu dan Potongan akibat kelapa reject sebesar Ep.100 ribu dan Fee pengepul sebesar Rp.100 ribu.
Pengepul mengharapkan PT Niko dapat menaikkan harga pembelian menjadi Rp2.500/kg, sehingga harga yang diterima petani dapat mencapai sekitar Rp2.000/kg, sementara selisihnya digunakan untuk menutupi biaya operasional.
“Aksi unjuk rasa ini, kami harap tidak lagi dilakukan karena berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan distribusi hasil kelapa. Apabila pengepul menghentikan pembelian, dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani,” ungkap Haris, salah satu pengepul yang juga sebagai Petani Kelapa.
Sementara itu, HRD PT Niko Ibu Rita mengatakan, PT Niko tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelian kelapa di tingkat petani karena pembelian dilakukan melalui mekanisme dan kajian perusahaan. Perusahaan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas serta mempertimbangkan kebutuhan di berbagai wilayah.”
“Kami berharap aksi unjuk rasa tidak berlangsung berkepanjangan karena berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dan saat ini perusahaan belum dapat memenuhi tuntutan kenaikan harga, namun seluruh aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada manajemen untuk menjadi bahan pertimbangan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.(2202)